​KOMUNITAS JURNALIS MUDA SUMBAR GELAR SOSIALISASI PILWAKO PADANG

PADANG- Jum’at (08/06/2018) Komunitas Jurnalis Muda Sumatera Barat (KJM) turut serta dalam Sosialisasi menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018. Sosialisasi yang di gelar KJM ini dilaksanakan di Sikola Cafe, Jl KIS Mangunsarkoro No 11 Padang.Pada Pukul 16.00 Wib dengan menghadirkan Narasumber dari KPU Propinsi Sumbar Gebrel Daulay dan Ketua Divisi Hukum KPU Padang, Riki Eka Putra.

Dalam pembahasan sosialisasi tersebut hasil riset Dewan Pers pada pemilu 2014 mengungkapkan, 75 persen berita dari berbagai media yang diteliti, terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Produk jurnalistik cenderung partisan ataupun berpihak pada calon tertentu. Hal itu dikatakan Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay pada Sosialisasi Pilwako Padang 2018 dengan tema Peran Kelompok Literasi dan Pers Kampus dalam Mendorong Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilwako Padang 2018, kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sebanyak 26 peserta.

"Media massa merupakan salah satu elemen yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Seyogyanya, KPU dan media, bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan berintegritas," ungkap Gebril dalam sosialisasi yang digelar Komunitas Jurnalis Muda (KJM) bersama KPU Padang itu.

Selain itu, Gebril menilai, mediadan praktisi pers memegang peran penting dalam mengawal, menjaga serta mengawasi penyelenggaraanPemiluagar berjalan secara aman, damai, berkualitas dan berintegritas."Siapa mengambil peran utama dalam menciptakan pemilu damai dan berinteritas itu? Kesimpulannya, peran media itu utama dalam pemilu damai," kata Gebril.

Ketua Divisi Hukum KPU Kota Padang, Riki Eka Putra. tampil sebagai , pemateri juga berharap, media tak hanya memasifkan tanggal pencoblosan pada 27 Juni 2018, juga mengabarkan bahwa setiap pemilih yang akan gunakan hak pilihnya wajib membawa KTP Elektronik atau dokumen kependudukan lainnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita sangat berharap, rekan-rekan media menyosialisasikan kewajiban membawa dokumen kependudukan ini saat mencoblos. Tak hanya form C6 (pemberitahuan memilih)," harap Riki.

Bagi warga Padang yang belum punya dokumen kependudukan elektronik, terang Riki, masih akan dilayani Disduk Capil Padang hingga H-1 Pencoblosan atau 26 Juni 2018.

Selain itu, Riki memastikan, telah melakukan berbagai upaya dalam memasifkan pelaksanaan pemilihan Pilwako Padang. Program dan format kegiatannya juga lebih banyak dibanding penyelenggaraan sebelumnya

"Kita berharap, upaya maksimal yang telah dilakukan ini akan meningkatkan partisipasi pemilih," tukas Riki dalam acara yang dimoderatori Ketua KJM, Firdaus Diezo.r/v[Media-Center.1]