Pimpinan Parpol Dan Bacakada Ikuti Bimtek Dari KPK RI

PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Ketua Parpol dan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) termasuk bakal calon penyelenggara negara.

Bimtek dengan materi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan UU Gratifikasi bagi pejabat negara ini dibuka Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen. Pelatihan ini diikuti 137 peserta dari empat daerah penyelenggara Pilkada di Sumbar, yakni KPU Padang, KPU Padang Pariaman, KPU Sawahlunto dan KPU Padang Panjang.

“Adanya Bimtek ini untuk memberikan pemahaman dalam pemberantasan korupsi apalagi pematerinya langsung disampaikan oleh lembaga yang berkompeten sekali dalam pemberantasan korupsi di negara ini yakni KPK,” ujar Amnasmen, Selasa 19/12 di Hotel Ibis Padang.

Amelia dari KPK RI menegaskan bahwa proses pelaporan LHKPN oleh bakal calon kepala daerah sudah dimudahkan.

“Pelaporan LHKPN itu bisa dilakukan atau disampaikan secara offline maupun online,” ujarnya.

Secara online, formulir pelaporan juga bisa diunduh melalui website resmi KPK elhkapn.kpk.go.id. Setelah diupload, KPK akan segera membalas ke email yg bersangkutan. Sedangkan secara offline, formulir yang sudah diunduh bisa secara langsung diantar ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di kantor KPK Jakarta.

Sementara itu, Widiatno Eko Nugroho dari Direktorat Gratifikasi KPK membeberkan kepada peserta tentang gratifikasi.

Ia menjelaskan hingga saat ini sudah 33 kepala daerah di Indonesia yang terkena kasus korupsi gratifikasi dengan 60 sampai 70 persen tersandung kasus penyuapan dan pengadaan.

“Dampak korupsi di Indonesia justru tidak menguntungkan bagi gairah investasi asing untuk masuk ke Indonesia,” ujar Widiatno.

Ia menambahkan bahwa gratifikasi dalam arti luas dan bersifat netral bisa berbentuk barang apapun dan berapun nilainya. Fasilitasnya bisa bentuk uang, barang, diskon dan lain-lain.[Media Center KPU Kota Padang]