Berita Terkini

PADANG - Akademisi Universitas Negeri Padang (UNP), Dr Eka Vidya Putra Menilai, Banyaknya Masyarakat Yang Tidak Memilih Atau Golput Dalam Pemilu Legislatif, Dipicu Oleh Hilangnya Kepercayaan Pada Partai Politik Dan Politikus.

"Masyarakat Sudah Jenuh, Apalagi Dengan Banyaknya Janji-janji Ketika Kampanye Yang Tidak Dipenuhi Ketika Menjabat," Katanya Di Padang Dalam Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Yang Digelar KPU Padang, Senin (11/12/2017).

Bersama Eka Vidya, KPU Padang Juga Menghadirkan Ketua KPU Sumbar, Amnasmen Pada Kegiatan Sosialisasi Yang Diikuti Pimpinan Parpol Tingkat Kota Padang, Tokoh Masyarakat Serta Wartawan Media Cetak, Elektronik Dan Siber Dan Undangan Lainnya.

Menurut Eka, Masyarakat Saat Ini Sudah Bijak Dalam Menilai Suatu Hal. Misalnya, Ketika Pemilu, Politikus Menjanjikan Kesejahteraan, Namun Pada Kenyataannya Mereka Cenderung Untuk Berpikir Soal Nasibnya Dari Tahun Ke Tahun.

"Oleh Sebab Itu, Parpol Memiliki Tanggung Jawab Untuk Mengembalikan Kepercayaan Tersebut. Salah Satu Upayanya Dengan Merekrut Kader Atau Anggota Partai Yang Berkompeten," Saran Eka.

"Ketika Parpol Merekrut Orang-orang Berkompeten, Memiliki Norma Dan Perilaku Yang Bagus Maka Kepercayaan Masyarakat Akan Muncul Secara Perlahan. Mau Atau Tidaknya Masyarakat Ikut Pemilu, Tergantung Kepercayaan Mereka Terhadap Orang-orang Yang Akan Dipilihnya" Tambahnya.

Kemudian, Ia Menyarankan, Ketika Kampanye, Politikus Jangan Melulu Menarasikan Atau Menyuarakan Hal-hal Yang Sulit Dicerna Masyarakat. Contohnya, Politikus Sering Sekali Mengampanyekan Kesejahteraan Atau Memperjuangkan Nasib Masyarakat.

Sebaiknya, Katakan Saja Hal-hal Ringan Namun Memiliki Arti Di Tengah Masyarakat. Hal Seperti Itu Lah Yang Mesti Digencarkan Pengurus Parpol Dan Politikus. Seperti, Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Menggerakkan Pertanian Dan Dunia Usaha.

"Buat Masyarakat Berpikir Orang Yang Mereka Pilih Benar-benar Memperjuangkan Nasibnya, Dan Setelah Menjabat Politikus Wajib Merealisasikannya," Kata Dia.

Kemudian, Menyangkut Harapan Dan Tantangan Pada Pemilu Serentak 2019, Eka Menyebutkan, Secara Prosedural, Pemilu Indonesia Bisa Dikatakan Sudah Berjalan Pada Rule-nya.

"Pemilu Di Indonesia, Sudah Masuk Pada Tahapan Ketiga Yaitu Tahap Demokratisasi. Sebaliknya, Di Banyak Negara Yang Jatuh Pada Sistem Otoritariansme, Butuh Energi Besar Untuk Bisa Menciptakan Kembali Sistem Demokrasi," Kata Eka.

Yang Masih Jadi Pertanyaan, Tanya Eka, Apakah Indonesia Sudah Bisa Dikatakan Demokratisasi Dengan Sistem Politik Saat Ini?

"Untuk Bisa Menjadikan Bisa Masuk Level Demokratisasi, Titik Ukur Suksesnya Pemilu, Tidak Hanya Pada Penyelenggara, Tetapi Juga Ada Pada Parpol Dan Masyarakat Sipil," Nilai Eka.

"Ketiga Aspek Ini Punya Peran Penting. Misalnya Di Segi Partai, Apakah Tidak Adanya Intrik Di Internal Partai, Kemudian Sistem Yang Dibangun Partai Saat Ini Masih Sentralistik Dan Bukan Desentralisasi," Terang Eka.

Eka Mengatakan, Terkait Permasalahan Yang Muncul, Contohnya Untuk Tatanan Penyelenggaraan Masih Ditemui Juga Masalah, Seperti Metode Pemilu, Kemudian Masalah Keberadaan Daftar Pemilih, Turunnya Partisipasi Pemilih, Kemudian Masalah Rekrutmen Dan Lainnya.

"Awalnya Kami Optimistis, Anggota KPU Berisikan Orang-orang Yang Kapabel Dan Hebat, Dan Berasal Dari Berbagai Elemen, Tapi Yang Terlihat Ada Dari Anggota KPU Itu Kurang Improvisasinya. Mereka Seakan Dikejar Daedline Untuk Segera Melaksanakan Tahapan Pemilu Yang Sudah Dibuat," Ungkap Eka.

Menyinggung Turunnya Partisipasi Di Antaranya Disebabkan Masyarakat Sudah Merasa Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Parpol.

Kemudian, Kalau Ingin Keluar Dari Fase Yg Disebutkan Diatas Untuk Pemilu 2019, Maka Parpol Harus Melakukan Rekrutmen Calon-calon Yang Berkualitas. Dia Yakin, Dengan Dilakukannya Proses Rekrutmen Calon Berkualitas Oleh Parpol, Maka Paradigma Masyarakat Akan Berubah.

Dia Juga Menyinggung Politik Uang, Dimana Secara Tidak Langsung Cukup Banyak Pihak Yang Terlibat. Misalnya Apabila Suatu Lokasi Adakan Acara Lalu Minta Sponsor Atau Bantuan Pada Calon. "Sadar Atau Tidaknya, Apa Yang Dilakukan Itu Sama Dengannya Politik Uang," Nilai Eka.[Media Center KPU Kota Padang]