Berita Terkini

PADANG-Pada Hari Kamis (1/10/2020) bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila, KPU Kota Padang menggelar sosialisasi bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah Padang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diselenggarakan pada pukul 16.00 di Malabar Arham Rimbo Kaluang dengan sebanyak 20 orang, peserta yang hadir sangat dibatasi hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan. Acara Sosialisasi bersama Angkatan Muda Muhammadiyah tersebut mengangkat tema “Peran Pemuda Mengawal Pemilihan Kepala Daerah 2020 Dimasa Pandemi Covid-19” merupakan sebuah bentuk dari salah satu untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila oleh KPU Kota Padang dengan menghadirkan Pemuda-pemuda dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Padang agar ikut andil dalam pengawasan serta pelaksanaan Pemilihan serentak pada hari Rabu 9 Desember mendatang. Turut hadir sebagai Narasumber Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra dan Toni Markos Akedemisi UIN Padang. Acara buka oleh Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana Divisi Parmas, dalam pembukaan Atika Triana menyampaikan “ saat ini KPU Kota Padang akan terus melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan jumlah peserta yang terbatas, ada secara offline seperti saat ini dan online, bersifat edukasi. Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini bisa menjadi bagian yang mengedukasi masyarakat. Teman teman angkatan muda Muhammadiyah, hari ini hari kesaktian pancasila. Ada 2 momentum yang diambil pada momen ini, ini adalah momentum bagaimana kita bangkit berjuang dan menang. Kebangkitan yang sesungguhnya bukan melawan pendjajah. kami berharap angkatan muhammadiyah mengedukasi menjadi pemuda yang anti hoax, anti sara bagi masrakat sekitar lingkungannya dan turut mengawal pilkada yang aman”. Acara yang dimoderatori oleh Deri Rizal Ketua Muhammadiyah Sumbar memberikan kesempatan kepada Narasumber untuk mayampaikan materinya. Toni Markos dalam kesempatan menyampaikan “Sosialisasi bagaimana edukasi pilkada yang kita hadapi? Satu hal yang harus diyakini yang akan dihadapi di kalangan pemuda adalah berhadapan dengan komunitas-komunitas. saat ini Kota Padang tingkat golputnya lebih dari 25%. apalagi dalam suasana covid semuanya dalam kepanikan, tingkat golput bisa sangat tinggi. Kita sosialisasikan bahwa memilih in mubah. Maka sesungguhnya memilih, jika mendirikan negara itu wajib maka memilih itu sesuatu yang wajib. Maka mengikuti proses negara itu wajib.Dalam pemilu ini peran pemuda sangat dibutuhkan seperti menjadi pengawas, pemantau, sebagai penyelenggara, pemantau, pengawas, partisipan. Diharapkan untuk para pemuda agar selalu menjadi Partsipan aktif dan pasif. Riki Eka Putra Juga menghimbau pemuda muhammadiyah dalam penjelasannya bahwa saat ini KPU tengah berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat karna didalam masa pandemi ini seluruh aktivitas memiliki keterbatasan. Dalam tahapan sebelumnya kegiatan KPU biasa dilakukan dengan menghadirkan peserta sebanyak mungkin dan pada hari ini ditengah pandemi kita dipaksa untuk menjaga jarak, mengurangi kerumunan. Langkah KPU adalah kita perbanyak pertemuan karena ada tantangan partisipasi kami meminta bantuan dan dukungan dari yang hadir saat ini melakukan pendekatan organisasi masing-masing. Pemuda muhammadiyah membantu KPU mendorong pemiilih datang ke TPS dengan rasa aman. Apa yang diinformasikan bahwa ada yang baru di TPS kita ditanggal 9 Desember2020 serta sepenuhnya menjalankan protokol Covid. Di akhir acara Ketua Angkatan Muda Muhammadiyah memberikan suvenir KepadaKetua KPU Kota Padang dan dilakukan Foto bersama.[Media-Center.1]  

PADANG- Sebanyak 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) Organik KPU Kota Padang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya masa pengabdian X (10 tahun), XX (20) dan XXX (30 tahun). Penghargaan Satya Lencana Karya Satya itu diserahkan secara simbolis di kesempatan apel pagi pada hari Senin (21/09/2020) kepada 10 ASN oleh Sekretaris KPU Kota Padang Lucky Dharma Yuli bersama Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana, Amid Mutaqim, Azwirman dan Arianto.   10 (sepuluh) ASN organik itu adalah 3 orang Kasubag yaitu Sutrisno (Kasubag Teknis), Rika Yanita (Kasubag Prodata), dan Yunes Prawira (Kasubag Hukum) dan 7 orang Staf Sekretariat Riski,Yeliana, Rekha Azura, Nia Oktavia, Taufik Iriani, Farid Chandra dan Aulia Wahyu Utami. 10 ASN organik tersebut merupakan yang kepegawaiannya ikut KPU Pusat.   Sekretaris KPU Kota Padang Lucky Dharma Yuli mengatakan, “Pemberian tanda kehormatan Satya Lancana adalah suatu penganugrahan untuk ASN yang telah melakukan masa pengabdian selama 10 tahun yang mana dalam melaksanakan tugas, mereka secara terus menerus menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. KPU Kota Padang ada sebanyak 10 ASN mendapatkan Satya Lancana Satya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ucapnya.   Amid Mutaqim dalam sambutan pada apel pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kota Padang menyampaikan ucapan selamat kepada 10 orang ASN yang menerima tanda kehormatan “Satya Lancana Satya” “harapan agar kinerja mereka semakin ditingkatkan dan sebagai pemacu semangat pengabdian. “Semakin meningkatkan profesionalitas dan integritas. Meningkatkan etos kerja,” tegasnya. "Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada ASN yang menerima penghargaan. Semoga ke depan bisa lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas" ucapnya.   Lucky Dharma Yuli Menambahkan Satya Lencana Karya Satya, , jangan dipandang sebagai kegiatan seremonial. Akan tetapi hendaknya dijadikan sebagai suatu prestasi kerja dan kebanggaan agar terus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. "Serta dapat menjadi suri tauladan bagi ASN lainnya," tutup dia.[Media-Center.1]

PADANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, melakukan Sosialisasi bersama dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Sumatera Barat pada hari Senin (31/08/2020). JaDI sendiri merupakan para mantan dari penyelenggara pemilu. Sosialisasi yang dilaksanakan antara KPU Kota Padang dengan Jaringan Demokrasi (JaDI) Sumatera Barat tersebut merupakan salah satu bentuk dan upaya untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam menyukseskan Pilgub Sumbar, Pemilihan yang dilaksanakan Serentak 9 Desember 2020 . Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di salah satu cafe di Kota Padang yang memiliki fasilitas Room Metting dan menerapkan standar protokol covid-19, Turut hadir Komisioner KPU Kota Padang Atika Triana, Amid Muttaqim, Azwirman dan Sekretaris KPU Kota Padang Lucky Dharma Yuli, Kasubag Teknis Sutrisno bersama Staf, untuk peserta yang hadir sebanyak 20 orang dari organisasi JaDI serta 4 orang dari Media. Yang menjadi narasumber adalah Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra dan Mufti Syarfie Presedium JaDI Sumbar dengan Moderator Toni Marsi Pengurus JaDI. Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra di Padang, mengatakan tantangan penyelenggaraan Pilkada semakin berat. Dulunya isu yang tidak selesai hingga saat ini adalah kualitas penyelenggara tahapan ditambah kondisi pandemi COVID-19. Menurut dia pekerjaan besar saat ini adalah meningkatkan kualitas pemilihan di saat pandemi COVID-19. Ia menerangkan salah satu langkah yang telah dilakukan KPU Padang adalah melakukan uji cepat atau rapid test terhadap penyenggara pemilihan, mulai dari tenaga PPS yang ditugaskan verifikasi faktual calon perseorangan kemaren, petugas pendukung, Sekretariat PPS, Sekretariat PPK, PPK, Sekretariat KPU, termasuk Komisioner KPU sendiri. Ia mengaku hal itu belum cukup karena seluruhnya harus melakukan tes usap untuk memastikan keamanan dalam masa pandemi. Ia mengatakan pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di Kota Padang untuk mewujudkan hal tersebut. Sementara Presedium JADI Sumbar, Mufti Syarfie dalam materinya untuk pelaksanaan pilkada pada masa pandemi ini mengatakan KPU Kota Padang harus pandai menjalin komunikasi dengan Satgas COVID-19, sehingga pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi ini dapat berjalan sukses. Partisipasi Pemilih Pilkada 2005 tercatat sebanyak 2.927.904 orang dan yang memberikan suaranya pada hari “H: sebanyak 1.881.518 pemilih (64,26%), berarti tercatat 1.046.386 pemilih yang tidak memberikan suaranya dengan berbagai alasan sebanyak 25.74% dari DPT Pada Pilkada 2010, jumlah pemilih yang tidak memberikan suaranya meningkat. Dari jumlah pemilih 3.319.459 pemilih, tercatat sebanyak 1.207.624 orang yang tidak memberikan suaranya 26.38%. Atau tingkat partisipasi pemilih (turn out voters) hanya 63,62% dan menurun 0,4% dibanding Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi masih cenderung menurun. Pemilih dalam DPT tercatat 3.489.743 orang, sementara yang memberikan suaranya sebanyak 2.079.063 pemilih atau sekitar 59.58%. Berarti yang absen memilih dengan berbagai dalih sebanyak 1.410.650 orang atau 48.42%. Mufti Syarfie menambahkan bahwa Penyelenggara sebagai promotor protokol kesehatan dalam menjaga kualitas Pilkada. Partisipasi pemilih mesti bersandar pada prinsip Pilkada yang bebas dan adil. Prinsip Pemilihan yang bebas adil mesti dimaknai dengan kebebasan dari kebohongan, bebas cara dan tindakan curang, pengaruh yang menyesatkan, antara lain politik uang dan tekanan kepada pemilih setelah menerima imbalan(bansos pandemik) Kritik kepada penyelenggara mesti dipahami sebagai keniscayaan dalam mencapai cita-cita demokrasi substansial. Jangan jadi penyelenggara “baper” dan harus terbuka sesuai dengan nilai demokrasi. Partisipasi pemilih jangan hanya ditentukan saat hari “H” (turn out voters). Artinya keterlibatan pemilih dan pemangku kepentingan lain harus dibangun sejak awal. Partisipasi hari “H” adalah refleksi kerja panjang pelibatan masyakat. Penyelenggara harus mampu meyakinkan banyak pihak bahwa Pilkada 2020, adalah “Pilkada Sehat”; sehat pemilih, peserta dan penyelenggara serta sehat demokrasinya. Mengajak keterlibatan semua elemen masyarakat dalam bersosilisasi merupakan kekuatan membangun partisipasi.ucapnya.[Media-Center.1]

Padang- Kamis (27/08/2020) Seiring dengan tahapan pemilu yang terus bergulir dan sebentar lagi juga akan di buka pendaftaran untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4-6 September, Sosialisasi terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam mengejar target untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang khususnya Kota Padang. sosialisasi yang terus dilakukan guna memberikan pendidikan, pemahaman serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan sadar akan demokrasi. Kali ini KPU Kota Padang bekerjasama dengan Pusat Study Humaniora Universitas Andalas dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Andalas diruang serbaguna Fakultas FIB, dengan tema “Memilih Pemimpin Yanfg Humanis Dimasa Pandemi”. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masa New Normal ini dilakukan Luring dan Daring dengan peserta terbatas sebanyak 26 orang peserta dan untuk peserta yang mengikuti secara daring sebanyak 40 orang, hal tersebut dilakukan guna mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran covid-19, KPU Kota Padang dalam melakukan sosialisasi tatap muka selalu memperhatikan protokol kesehatan agar setiap sosialisasi berjalan dengan lancar dimasa pandemi ini. Hadir Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra, Amid Mutaqqim Divisi Teknis, Atika Triana Divisi Parmas dan Arianto Divisi Prodata dan Sutrisno Kasubag Teknis Bersama Staf sedangkan dari Pusat Study Humaniora Universitas Andalas Hadir Dr. Zulqayyim Direktur PSH, Harry Efendi Iskandar, S.S, M.A Wakil Direktur PSH. Acara dibuka langsung oleh Diretur PSH Dr. Zulqayyim yang di mulai pada pukul 13.00 wib, dengan Moderator oleh Dr. Lindawati Akedemisi FIB Universitas Andalas. Bertindak sebagai narasumber Arianto menjelaskan tentang penggunaan hak pilih dan tahapan pemuthakhiran data pemilih bahwa “saat ini KPU sedang melakukan pendataan untuk pemilih untuk melihat terdaftar atau tidaknya bisa kita lihat di www.lindungi hak pilihmu.com. syarat menjadi pemilih adalah warga negara indonesia dengan usia paling rendah 17 tahun dan terdaftar sebagai pemilih agar nanti kita bisa menggunakan hak pilih di TPS pada hari pemilihan pada 9 Desember 2020 untuk Sumatera Barat kita sedang melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”.ucapnya. Harry Efendi Iskandar dalam kesempatanya sebagai narasumber juga ikut memaparkan dalam pemilihan serentak saat ini kita sedang melakukan pemilihan pemimpin bahwa pemimpin yang humanis itu adalah hati yang melayani,kepala yang melayani,dan tangan yang melayani. orang yang melayani orang banyakdan mendambakan dan memperjuangakan terwujudnya hidup yang lebih baik yang berdasarkan prikemanuasian dan pengabdi kepentingan sesama umat. “memilih pemimpin dimasa pandemi saat ini akan banyak ditemukan kecendrungan politik uang, sulitnya pemimpin yang humanis, pelaku koruptif, dan matinya harapan publik. Sehingga dengan demikian dapat menyebabkan terjadinya politik uang berdampak pada masyarakat pada masa pandemi ini. Untuk saat ini mari kita berjuang bersama dengan menjadi penyelenggara yang kredibel dan berintegritas, gerakan sadar politik warga dan elit, menjadi pemilih yang cerdas dan calon pejabat yang berintegritas.Kita sebagai sadar politik mari kita putuskan pemimpin yang akan kita pilih nanti sesuai visi misi track recodnya dengan pemimpin yang humanis dan teruslah berjuang walaupun kiamat esok akan datang”.tambah harry Efendi. Pada sesi terahirdibuka sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta yang hadir dan juga melalui daring. Diakhir acara yang ditutup oleh Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra berpesan pemimpin yang humanis adalah pemimpin yang yang diinginkan dan yang menjadi cita-cita oleh yang menggunakan hak pilihnya pada 9 desember nanti , mari kita berpartisipasi aktif dan mengawal agar pemimpin yang lahir pada pemilihan serentak 2020 adalah pemimpin yang humanis, teruslah gelisah dan peduli dan berharap diskusi disini bisa terus dilanjutkan oleh rekan-rekan mahasiwa.[Media-Center.1]

PADANG-Komisi Pemilihan Umum Kota Padang bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Padang menggelar sosialisasi dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Kegiatan sosialisasi yang bertema Workshop Pendidikan Pemilih " Pilkada Damai anti Hoax, anti sara, money politik digelar di Hotel Pangeran beach pada hari Selasa (25/08/2020) pada pukul 10.00 Wib. Peserta yang hadir sebanyak 20 orang dari MUI, penerapan pembatasan pertemuan sesuai dengan protokol kesehatan dan pembatasan pertemuan yang ditetapkan oleh KPU. Yang menjadi narasumber di dalam sosialisasi ini adalah Ketua MUI Duski Samad dan Muhammad Taufik Akedemisi UIN Imam Bonjol Padang dan hadir juga Komisioner KPU Kota Padang Arianto Divisi Prodgram data, Azwirman Divisi Hukum,Amid Muttaqim Divisi Teknis yang bertindak sebagai Moderator dan Sekretaris KPU Kota Padang Lucky Dharma Yuli. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan yang diberikan oleh Komisioner KPU Kota Padang Arianto yang mewakili sambutan dari Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra Yang berhalangan hadir. Arianto manyampaikan dalam sambutannya dengan adanya Pendidikan Pemilih bersama MUI kedepannya dapat meningkatkan partisapasi dalam menyukseskan pemilihan serentak yang nanti akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti, peran ulama dalam masyarakat sangatlah penting dalam menyukseskan demokrasi pemilihan ini, KPU akan jauh lebih baik dengan didukung oleh semua pihak khususnya para ulama, karena ulama dan ustad mempunyai peran penting dalam masyarakat. Duski Samad Ketua MUI Kota Padang dalam materinya ULAMA DALAM PILKADA BADUNSANAK dalam kesempatannya menyampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah beberapa kali mengunakantagline PILKADA BADUNSANAK, maknanya melakukan Pilkada dalam suasana hidup berbasis kearifan lokal dunsanak, keluarga besar saling memuliakan, santun dan damai. MUI dan tokoh umat dalam kedudukan, fungsi dan perannya, sebagai pengisi mimbar umat, jelas perlu terlibat dan dilibatkan dalam proses Pilkada sebagai mesin sosial penghasil pemimpin. Workshop Pilkada Badunsanak, anti hoax dan damai, yang dilakukan KPU Kota Padang bekerjasama dengan MUI Kota Padang, adalah kerja kolektif untuk kepentingan bangsa.Ulama sebagai key point perubahan dan pencerahan masyarakat berkewajiban secaramoral mendukung Pemilihan Kepala Daerah sebagai jalan, wasilah proses kepemimpinan daerah, walau belum ideal dan disana-sininya terdengar nyaring Suara-suara berisik, seperti politik uang, hate speach terhadap calon pemimpin, hoax dan prilaku tercela lainnya. Justru ulama diperlukan untuk memastikan bahwa kebohongan (hoax), berita palsu, ujaran kebencian, politik uang, dan saling membenci, adalah sikap, perbuatan, akhlak tercela yang dikecam Islam. Ulama tentu Akan menjadi tokoh terdepan untuk menjadi contoh teladan pemilih bertanggung Jawab, warga berakhlak mulia, dan memberikan tasuhiyah kepada pasangan calon dan timnya untuk menjaga kebaikan, fair, jujur dan taat aturan dalam kontestasi. Dalam melakukan tugas-tugas keumatan, melalui khutbah, dakwah dan taushiyah, yang melekat dengan ulama diharapkan dapat menyertakan pencerahan dan pandangan netral, jujur dan benar tentang arti penting kepemimpinan,keiikutsertaan dalam proses pemilihannya (Pilkada), dan kewajiban untuk mentaati aturan (regulasi). Ucapnya. Ulama diharapkan pula tetap pada misi keumatan, pengayom umat dan menjadi solusi dari masalah umat. Ulama dalam Pilkada, tetaplah sebagai ulama, dan kalaupun ada di salah satu poros calon, jangan guna mimbar umat di luar koridor aturan dan akhlak mulia. Tambah Duski Samad Diakhir kata Duski samad menyampaikan serta mengajak seluruh Ulama dan tokoh agama dipahami masyarakat orang yang terdepan dalam akhlak mulia, orang yang sama kata dan perbuatan, orang baik dan tidak mudah terjebak pada pilaku buruk yang mencemarkan dirinya, agama dan bangsanya. Kejahatan, kebejatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh berita bohong (hoax), ujaran kebencian di medsos, prilaku “silangkaneh” di group-group medsos, atas nama nitizen, trending topic, dan apapun namanya adalah Pandemi virus Pilkada badunsanak, dimana ulama dan tokoh umat wajib tidak terjakitinya. Terkutuklah orang yang hanya bisa berkata, tidak melakukannya (QS. As Shaf/61:3). Benteng terakhir dari Penegakkan akhlak mulia dalam Pilkada dan semua sistim kehidupan adalah ulama dan tokoh umat. Ayo ulama dan tokoh umat di negeri mari kita dukung dan Tablighkan PILKADA BADUNSANAK ANTI HOAX, UJARAN KEBENCIAN DAN KECURANGAN. Manfaat pemilu adalah sebagai sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat dan peran ulama disini adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana ulama merupakan panutan dalam masyarakat dan dalam hal ini dalam menyukseskan pemilihan ulama merupakan peran penting. Situasi yang terjadi saat ini kita melaksanakan pilkada dalam masa pandemi dan hal tersebut akan berpengaruh sekali pada partisipasi pemilih nantinya dan daripada itu mari kita ajak masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya dengan protokol kesehatan.   M.taufik juga menjelaskan bahwa bahaya dari hoax, anti ras dan politik uang tidak hanya merusak akal sehat calon pemimpin tapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan lebih parah lagi dapat merusak kerukunan masyarakat yang mengarah pada disentegrasi bangsa. Ada 4 peran ulama dalam meningkatkan kualitas pemilu yaitu 1. Kemapuan dalam mengusai teknik persuasif 2.kemampuan teknik komunikasi 3.kemampuan teknik fasilitas 4.kemampuan teknil motivasi dan tauladan kepemimpinan dari Empat peran tersebut mari kita mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada Rabu 9 Desember nanti, Muhammad Taufik".(Media-Center.1)

PADANG- Pemilihan serentak akan segera dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Berbagai macam sosialisasisedang dilakukan oleh KPU Kota Padang mulai dari daring dan luring dalam upaya menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat, cara tersebutdilakukan dengan salah satu menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pemilihan nanti dengan cara melakukan sosialisasi dengan gencar salah satunya yang dilakukan pada hari ini Senin, (24/08/2020) bersama dengan jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pelaksanaan sosialisasi kali ini merupakan kerjasama antara KPU Kota Padang dengan Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas dalam pelaksanaan webinar daring dan juga luringserta ditayangkan secara live oleh media sosial KPU Kota Padang Acara yang dilaksanakan di Ruang Seminar Lantai 3 Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut dihadiri sebanyak 20 orang tatap Muka yang merupakan mahasiswa S1 dan S2 jurusan Ilmu Politik, sedangkan untuk Acara yang dilakukan melalui zoom Metting di ikuti sebanyak 100 Peserta yang merupakan mahasiswa dari jurusan ilmu Politik, Dosen dan Alumni dari ilmu Politik. Tema yang diangkat dalam webinar secara daring melalui aplikasi zoomtersebut adalah “PILKADA MASA NEW NORMAL : HARAPAN DAN TANTANGAN”. Hadir dalam Webinar ini Komisioner KPU Kota Padang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Atika Triana, Perwakilan dari Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas serta Narasumber juga adalah Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Dr. Indah Adi Putri, M.IP dan acara dimoderatori oleh Mhd. Fajri, M.A yang juga merupakan Dosen Muda Universitas Andalas. Acara diawali dengan sambutan dari Dekan FISIP Universitas Andalas Dr. Azwar, M.Si. Sambutan yang disampaikan oleh Dekan FISIP Universitas Andalas Azwar menyatakan bahwa “Jurusan Ilmu Politik senantiasa mengangkatkan Webinar untuk menjaga atmosfir akademik di tengah situasi pandemi, sehingga sebagai pimpinan kami mengapresiasi dan akan selalu mensupport karena selalu menghadirkan topik-topik up to date untuk didiskusikan. Sehingga, kerjasama yang telah terjalin ini nantinya dapat tetap berlanjut bahkan hingga tingkat Provinsi hendaknya.” Sesuai dengan topik Webinar yang diangkatkan, Atika Triana yang menjadi Narasumber pada kesempatan menjelasakan tentang pelaksanaan Pilkada di Masa New Normal bahwa dari tantangan yang akan dijalani oleh KPU dalam melaksanakan pemilihan di masa New Normal ini ada tiga Poinyaitu Pertama, persoalan partisipasi pemilih dalam Pilkada yang akan disonsong kedepan. Trend partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam setiap Pilkada ataupun Pemilu yang digelar dari tahun 2005 hingga tahun 2015 yang lalu cenderung turun. Namun, pasca Pilkada Serentak yang dimulai dari tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 52%, pada Pilkada Serentak 2018 meningkat menjadi 63%, dan dalam Pemilu Serentak 2019 kemarin rata-rata partisipasi pemilih dimana KPU Kota Padang masuk ke dalamnya meningkat menjadi 79%. 1Tantangannya disini jelas bagaimana tingkat partisipasi yang ditargetkan sebesar 77,5% dapat bertahan dan meningkat hendaknya. Kedua, penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini Pilkada dijaga agar tetap demokratis, profesionalitas, dan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan. Artinya, hak politik dan hak kesehatan menjadi seimbang. Ketiga, legitimasi masyarakat terhadap hasil Pilkada yang diselenggarakan. Agar nanti tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Pilkada tetap berlangsung dan dilaksanakan, namun tidak memiliki arti bahkan legitimasi dari masyarakat karena ketidak sadaran masyarakat dan ketidak pedulian masyarakat karena situasi pandemi yang juga terjadi. Ketiga, Legitimasi hasil pemilu, keabsahan hasil pemilu bisa didapatkan ketika seluruh elemen merasakan peran penting pilkada dalam pembangunan sosial dan infrastruktur ditengah masyarakat. Tingkat partisipasi yang mencapai 79% pada Pemilu serentak tahun 2019 di kota Padang tentu menjadi PR besar para funsionaris KPU dalam aturan serta kebiasaan yang berubah di era new normal. Dr. Indah yang juga sebagai narasumber ikut memberikan beberapa point terkait kondisi politik dalam dunia yang berubah sebagai dampak pandemi covid 19. New normal adalah adaptasi kebiasaan baru dalam mensiasati perubahan yang terjadi terebut sehingga sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU dan semua pihak yang terlibat harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan regulasi yang ada. Harapannya menurut Dr. Indah proses pilkada tidak hanya sekedar pemenuhan prosedur demokrasi tetapi juga yang paling penting mencapai hakikat dan substansi demokrasi itu sendiri. Seperti pemenuhan terhadap hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang cukup terkait proses dan tahapan pilkada, dilain sisi tantangan yang muncul ialah keterbatan akses internet oleh sebagian masyarakat kita dan ini merupakan bagi tantangan bagi KPU dalam mensukseskan Pilkada serentak Desember mendatang. Regulasi tentang prosedur pemilihan di TPS harus disiapkan sebaik mungkin dengan memperhatikan data pemilih yang benar serta tingkat keamanan baik untuk pemilih maupun penyelenggara. Pilkada bukan hanya momentum prosedural yang akan dilalui masyarakat dalam kurun periode tertentu tapi pilkada era new normal harus memuat hakikat demokrasi yaitu partisipasi aktif dan penegakan hukum. Tantangan lain yang saat ini disadari bersama yaitu fokus masyarakat yang terpecah karena menghadapi pandemi covid 19, sehingga perlu upaya yang lebih masif bagi para pihak yang terlibat untuk menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga melalui sosialisasi yang tepat. Tambah Dr. Indah. Pasca pemaparan dua narasumber maka dilaksanakan diskusi yang mana muncul beberapa pertanyaan seperti yang disampaikan akmal mahasiwa Magister ilmu Politik tentang bagaimana strategi KPU kota Padang dalam mengantisipasi money politik di era New Normal? disaat masyarakat mengalami penurunan dalam berbagai sektor ekonomi, tentu ini menjadi peluang bagi calon yang ingin bermain ditataran money politik. Selanjutkan pertanyaan juga muncul dari Jimas mahasiwa S1 ilmu politik tentang bagaiman strategikampanye di masa New normal? Diakhir sesi Atika Triana Komisioner KPU Kota Padang menyampaikan “ partisipasi politik masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama, mari membangun kesadaran dengan bersinergi sejalan” Ketua Jurusan Ilmu Politik Dr. Indah juga menambahkan bahwa pilkada harus mencapai substansi demokrasi walupun kondisi dan tantangan yang kita hadapi begitu nyata. Pilkada adalah momentum kita menentukan sikap dalam proses pembangunan bangsa. Tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan yang selama ini belum tergali.[Media-Center.1]