Berita Terkini

PADANG-pada hari Jum’at (7/08/2020) Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat bersama Universitas Taman Siswa. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang kali ini dilaksanakan dengan sistem tatap muka dan juga dilakukan melalui aplikasi Metting Zoom. untuk peserta tatap muka KPU membatasi jumlah peserta sebanyak 20 orang dari mahasiswa fakultas Ekonomi, hal tersebut dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Acara yang berlangsung di Aula lantai 2 Universitas Taman Siswa di mulai pada pukul 16.00 wib dengan Narasumber Riki Eka Putra Ketua KPU Kota Padang dan Yuni Chandra SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa, dan juga turut hadir Atika triana Komisioner KPU Kota Padang Divisi Hupmas, Sekretaris KPU Kota Padang Lucky Dharma Yuli dan Kasubag Teknis Sutrisno bersama staf. Yuni Chandra menyampaikan dalam kesempatan “ bahwa untuk mahasiswa agar menggunakan hak pilihnya dan juga turut aktif dalam pesta demokrasi dengan menjadi pemantau pemilu, peran mahasiswa ada dua dalam demokrasi agent of change dan social of change. pilkada merupakan momentum bagi mahasiswa untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik darei yang terbaik yang ada dengan memilih bukan ikatan emosional tapi mahasiswa harus memilih sesuai kemampuan visi dan visi artinya membedah visi dan misinya. Untuk pemilihan yang berlansung saat ini harus dilakukan dengan ketat dengan penerapan protokol kesehatan, jika penyelenggara dan masyarakat tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan akan menambah peningkatan penyebaran covid-19. Dalam hal ini sangat pentingnya peran perguruan tinggi dalam mensukseskan pemilihan serentak tahun 2020 dengan turut mengingatkan setiap masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tetap untuk menerapkan protokol kesehatan” . Yuni Chandra juga meminta mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pemilihan seperti ikut menjadi penyelenggara atau terlibat sebagai pematau pemilu dan terlibat aktif dalam pemberian-pemberian informasi pendidikan pemilih. Untuk menjangkau peserta lebih banyak KPU Kota Padang juga menyiarkan secara langsung kegiatan sosialisasi tersebut melalui halaman media sosial KPU Kota Padang agar juga dapat di ikuti dan disaksikan oleh masyarakat khususnya Kota Padang. Riki Eka Putra juga memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkait tentang pemilihan serentak yang sedang dilakukan saat ini “ Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini merupakan gelombang ke-4 serentak dan sebelumnya sudah ada 3 gelombang pelaksanaan pemilihan serentak di seluruh Indonesia dan perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa pemilihan secara serentak secara bergelombang yang dilakukan KPU merupakan tujuan untuk dilakukanya pemilihan serentak satu titik secara nasional pada tahun 2024. Sistem pemilu kita saat ini merupakan tahap membangun atau dalam proses pengembangan dan mencapai kesederhanaan pemilu kita pada saat pemilihan serentak tahun 2024. Terkait pengembangan tahapan saat ini KPU Kota Padang mejalani tahapan dalam masa pandemic. Riki juga menyampaikan bahwa untuk yang berminat menjadi pemantau pemilu silahkan untuk mendaftar ke Kantor KPU Kota Padang denga syarat sesuai seperti oraganisasi atau lembaga. Diakhir acara kegiatan sosialisasi yang di moderator oleh Sekretraris Kpu Kota Padang Lucky Dharma Yuli Membuka sesi Tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang di ajaukan dalam sesi tersebut diantara peran mahasiswa dalam penyelenggara dan bagaimana KPU melaksanakan pemilihan dalam masa pandemic ini, Dari pertanyaan dalam sesi Tanya jawab tersebut Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra menjelaskan bahwa kesiapan KPU dalam masa pandemic ini tidak hanya dalam rincian, tidak hanya siap dalam pelaksanaan, tidak hanya kesiapan penyelenggaraan tapi kesiapan KPU dalam mencegah Penyebaran Covid-19. Untuk sekarang KPU menjalankan kegiatan dengan membatasi pertemuan, membuat pertemuan dan sosialisasi secara daring. KPU juga mengembang kan pendekatan yang terintegrasi dengan protokol kesehatan dengan menggunakan pelengkapan alat pelindung diri untuk setiap penyelenggara yang bertugas samapi dihari pemungutan suara pada 9 Desember 2020.[Media-Center.1]

PADANG-Pada hari Rabu (5/08/2020) KPU Kota Padang mengadakan Silahturahmi beserta sosialisasikan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 kepada nelayan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung,kemarin. Sosialiasi yang dilakukan di segmentasi nelayan, bertempat di depan Kantor Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Di hadapan warga yang mayoritas nelayan, Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra yang hadir menjadi narasumber memberikan materi sosialisi kepada pada komunitas nelayan. Riki menyampaikan dengan ada silahturahmi ini KPU Kota Padang dapat berdiskusi dengan setiap elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan nantinya dapat bermaanfaat dan berguna dalam mewujudkan demokrasi. Dalam materinya sosialisasi Riki menjelaskan tahapan tentang alur dan mekanisme tahapan pencalonan, mulai dari seseorang yang ingin menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemilihan tahun 2020 ada dua cara yang bisa dilakukan pertama maju melalui rekomendasi partai dan yang kedua maju melalui calon perseorangan. Dalam kesempatan itu, Riki didampingi Komisoner Divisi Hupmas, Atika Triana. Dalam kesempatan itu, Atika menyatakan untuk pemilihan yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang sangat berbeda dengan pemilihan di tahun sebelumnya. “Pemilihan yang berlangsung saat ini kita hanya melaksanakan pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga momentum yang ada harus dimanfaatkan oleh seluruh lapisan warga Kota Padang,” ujarnya. Atika Triana mengajak komunitas nelayan untuk menggunakan hak pilihnya serta kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan nanti. “Untuk para Komunitas Nelayan, manfaatkan momen kali ini untuk memilih pemimpin. Makanya gunakan hak pilih dalam Pilgub,” ujarnya. Dia juga memberikan pengenalan dalam cara memilih pemimpin yang baik itu dengan melihat rekam jejak, visi misi, program kerja dan gagasan yang diusung. “Itu penting, karena akan menjadi pedoman dalam memilih agar teliti dalam memilih. Sehingga harus lebih teliti dalam memilih paslon yang akan dipilih dan secara bersama mewujudkan “PILKADA BADUNSANAK” yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama,” pungkas Atika Triana.[Media-Center.1]

PADANG-Rabu (29/07/2020) KPU Kota Padang menggelar Sosialisasi pelaksanaan Tahapan Pilgub sumbar 2020. Sosialisasi dengan mengedepankan protokol kesehatan ini, secara langsung di laksanakan di sebuah Cafe di daerah Kota Padang diikuti sejumlah wartawan media siber yang ada di Kota Padang. Secara daring melalui aplikasi zoom meeting, diikuti PPK dan PPS se-Kota Padang. Juga disiarkan langsung melalui akun facebook KPU Padang bagi publik secara lebih luas. bertindak sebagai Narasumber Komisioner Divisi Program data Arianto dan KPU Kota Padang juga mendatangkan pembicara Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumbar, HM Mufti Syarfie dengan moderator Sutrisno (Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang). Juga hadir lengkap jajaran KPU Padang seperti Riki Eka Putra (ketua) dan anggota lainnya seperti Amit Mutaqin, Azwirman, Atika Triana dan Lucky Darma Yuli (sekretaris KPU Padang). Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumbar, HM Mufti Syarfie menilai, KPU mesti memberi ruang pada jurnalis untuk memberikan kritik terhadap semua tahapan pemilihan pada pemilihan serentak 2020 ini. Terutama pada hal-hal yang tak terjangkau secara langsung. Hal ini ditegaskan Mufti, terkait pentingnya mengelola kepentingan para pihak (stake holder) yang terkait dengan kepemiluan pada kegiatan Sosialisasi Pilgub Sumbar 2020 yang digelar KPU Padang di sebuah cafe, Rabu (29/7/2020). Sosialisasi kali ini mengambil tema Lindungi Hak Pilihmu. Di mata Mufti yang juga jurnalis senior di Sumbar itu, wartawan merupakan kelompok yang tak terkait langsung dengan KPU, tapi memiliki dampak besar terhadap kualitas pekerjaan lembaga penyelenggara pemilihan itu. "Jika mempublikasikan apa yang sudah dikerjakan KPU semata, maka pemberitaan media akan seragam. Ini akan berefek pada kepercayaan (trust) publik pada lembaga di masa depan. Kita sama mengetahui, banyak dinamika selama tahapan berlangsung. Publik harus dikabarkan, bagaimana KPU menyelesaikan aneka dinamika itu," ungkap Mufti. Sosialisasi ini juga turut menghadirkan Ketua Divisi Data KPU Padang, Arianto sebagai narasumber dengan moderator Sutrisno (Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang). Juga hadir lengkap jajaran KPU Padang seperti Riki Eka Putra (ketua) dan anggota lainnya seperti Amit Mutaqin, Azwirman, Atika Triana dan Lucky Darma Yuli (sekretaris KPU Padang). Menurut Mufti, KPU mesti menanggapi secara dewasa, setiap kritik yang disampaikan media massa. "Kalau abai terhadap satu kritik maka KPU telah memupuk masalah dua kali lipat di masa depan," terangnya. Contohnya, kata Mufti, jika KPU mengabaikan persoalan data pemilih yang disampaikan media. Hal ini, akan jadi persoalan pelik saat waktu pencoblosan, 9 Desember 2020 nanti. Dimana, ada masalah terkait data pemilih, yang mungkin saja tak bisa diantisipasi petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS). Pernyataan Mufti agar KPU tak anti kritik ini, menurut Mario SN dari LKBN Antara Biro Padang dan Zamri Yahya dari bentengsumbar.com yang jadi peserta sosialisasi, acap tak bersua dalam praktek keseharian di Sumbar. "Contohnya, saat saya memberitakan kejadian zoom bombing pada webinar yang digelar KPU Sumbar beberapa waktu lalu. Saya membuatnya, karena saya ada di dalam webinar itu sampai acara ditutup," ungkap Mario, saat sesi tanya jawab. "KPU acap tipis telinga. Jika ada kritik dari kawan-kawan wartawan, sering kejadian, tak diajak lagi dalam kegiatan KPU," timpal Zamri Yahya dalam sesi tanya jawab selanjutnya. Sementara, Arianto menerangkan tentang proses pencocokan dan penelitian data pemilih serta elemen data yang dicocokan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat proses tersebut. Dia juga mengungkapkan syarat-syarat dicatatkan sebagai pemilih baik itu pemilih pemula, pemilih pindahan dan pensiunan TNI/Polri serta teknis lainnya. "Data yang kita himpun per 27 Juli 2020, tahapan pemutakhiran data pemilih di Kota Padang telah mencapai angka 60 persen dari 653.571 pemilih yang terdaftar dalam form A.KWK. Pada 29 Juli 2020 ini, proses pemutakhiran data pemilih di langan, ditargetkan tuntas 100%," ungkap Arianto. Jumlah pemilih yang dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian oleh 1.936 orang PPDP di Padang yaitu sebanyak 653.571 orang. Data ini nantinya akan terus dimutakhirkan untuk kemudian ditetapkan jadi daftar pemilih tetap (DPT). Coklit ini dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Dikatakan Arianto, untuk pemilih Kota Padang yang luput dari jangkauan PPDP atau sebab lainnya, KPU Padang menyediakan nomor pusat layanan yang bisa dihubungi melalui pesan WhatsApp pada nomo 082268082788. Bisa juga dengan melapor langsung ke PPDP atau PPS setempat. Untuk memastikan warga Padang telah terdaftar, Arianto menyebut, pemilih juga bisa memeriksanya di alamat https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id. “Kunjungi Seluruh Rumah” Saat pembukaan, Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra menargetkan, seluruh rumah yang ada di ibu kota provinsi Sumbar ini, dikunjungi PPDP pada tahapan pemutakiran data pemilih yang akan berkahir 13 Agustus 2020 nanti. "Kita akan mengawal 1.936 PPDP melalui PPK dan PPS, untuk mendatangi semua rumah di Kota Padang, tak hanya merujuk data yang ada semata," ungkap Riki. Gerakan Coklit yang telah dimulai sejak 15 Juli 2020 lalu itu, diharapkan Riki agar masyarakat dapat menerima petugas dengan baik. Sehinga, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik demi suksesnya Pilkada Sumbar 2020. "Tahapan Coklit ini merupakan tahapan krusial, karena menyangkut hak konstitusi warga negara. Apalagi untuk memperbaharui data pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, sudah cukup umur dan kategori lainnya," ungkap Riki.[Media-Center.1]

PADANG-Senin (27/07/2020), untuk memastikan seluruh penyelenggara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terbebas dari covid-19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menggelar rapid test massal atau tes cepat untuk mencegah penularan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh jajaran KPU Kota Padang. Terdapat sebanyak 400 orang yang mengikuti rapid test mulai dari Komisioner, pegawai, staf hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang ada di Tingkat kelurahan. Rapid test massal yang dilaksanakan bertempat di kantor KPU Kota Padang yang merupakan hasil kerjasama KPU Kota Padang dengan Rumah sakit Umum Daerah M. Djamil Kota Padang. Untuk petugas RSUD M.Djamil Menurunkan 8 orang petugas rapid test. Sekretaris KPU Kota Padang Lucky Dharma Yuli menyampaiakan terkait dengan rapit test yang di gelar secara massal oleh KPU Kota Padang adalah salah satu upaya untuk memastikan setiap penyelenggara berada di Kantor KPU Kota Padang hingga penyelenggara di tingkat kelurahan terbebas dari covid-19, kita sebagai penyelenggara harus memastikan kesehatan dan terbebas dari covid-19 karena nanrtinya dalam pelaksanaan tahapan akan betemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan itu kita harus memastikan dari awa kondisi kesehatan dari setiap penyelenggara. pengecekan dengan tes cepat ini merupakan bagian dari penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada penyelenggara ad hock. Rapid test massal yang berlangsung dari pukul 9.00 wib sampai pukul 16.00 tersebut, petugas dari RSUD M.Djamil menjelaskan bahwa untuk hasil rapid test Sekretariat yang berada dilingkungan Kantor KPU Kota Padang tidak satupun ditemukan hasil reaktif terhadap Covid-19 dalam kata lain semua dinyatakan non reaktif Covid-19. Dengan itu maka seluruh Komisioner dan Pegawai beserta staf KPU Kota Padang dinyatakan sehat dan siap dalam melaksanakan tugas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.[Media-Center.1]

PADANG– KPU Padang jadikan sembilan orang tokoh masyarakat yang berdomisili di ibu kota provinsi Sumbar itu, influencer sosialisasi pemilihan serentak 2020 pada momentum tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang digelar secara serentak di Sumbar, Sabtu (18/7/2020). “Kita memanfaatkan momentum gandrungnya masyarakat menggunakan sosial media, untuk memasifkan sosialisasi pemilihan serentak 2020 di Kota Padang. Para tokoh yang kita Coklit, direkam pernyataannya. Hasil rekamannya, nanti akan kita unggah ke akun youtube RPP TV KPU Padang,” ungkap Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Padang, Atika Triana disela kegiatan Coklit, Sabtu siang. Dijelaskan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang, Sutrisno yang mendampingi Atika dalam proses Coklit, para tokoh itu direkam videonya. Lalu, diminta menyampaikan ajakan tentang pentingnya tercatat sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih yang pencoblosannya akan digelar 9 Desember 2020. “Selain diunggah ke akun youtube RPP TV KPU Padang, juga disebar luaskan ke akun sosial media KPU Padang lainnya. Diharapkan, pesan dan ajakan para tokoh ini, akan jadi mangnet tersendiri bagi pemilih,” ungkap Sutrisno. “Kita berharap, upaya kita memanfaatkan media sosial ini, bisa mendongkrak tingkat partisipasi sehingga bisa mencapai angka 77,5% yang jadi target secara nasional,” tambah Sutrisno. Sembilan orang tokoh Sumbar yang dikunjungi untuk dijadikan influencer yakni tiga orang Anggota DPD RI Dapil Sumbar, Muslim M Yatim, Emma Yohanna dan Leonardy Harmainy. Kemudian, Sekda Padang, Amasrul, AKBP (Purn) Jufnedi (pensiunan Polri), Prof Musliar Kasim (mantan Wamendiknas) serta Elly Yanti dan Nurhaida Yetti Basir (anggota Bawaslu Sumbar). Secara sederhana, influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Umumnya, seorang influencer memiliki jutaan pengikut (follower) di media sosial. Lima anggota KPU Padang, Riki Eka Putra (ketua), Atika Triana, Amid Mutaqin, Azwirman dan Arianto, turut melakukan monitoring sesuai pembagian wilayah yang dikoordinatori. Selama monitoring, juga dikawal Bawaslu Padang beserta jajaran. Jumlah pemilih yang dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian oleh 1.936 orang PPDP, sebanyak 653.571 dalam fomulir A-KWK yang nantinya akan menjadi DPS (daftar pemilih sementara). Coklit dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Pada pemilihan serentak 2020 ini, KPU Padang hanya menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar. (Media-Center.1)

PADANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilihdalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, pada saat ini KPU Kota Padang tengah melakukan koordinasi kebeberapa kampus di Kota Padang diantaranya Universitas Andalas, UIN, UNIDHA dan UNP. Pada hari Rabu(15/07/2020) KPU Kota Padang mengunjungi Univertas Dharma Andalas guna melakukan koordinasi untuk pelaksanaan sosialisasi dalam tahapan pemilihan serentak 9 desember 2020. Deky Sukma Indra dan Riski Staf KPU Kota Padang yang mewakili KPU Kota Padang dalam melakukan Koordinasi ke Universitas Dharma Andalas menjelaskan bahwa Kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan nantinya akan dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan menghadirkan sebanyak 20 orang mahasiswa dan sosialisasi juga akan dilakukan melalui media virtual dan live streaming. Kegiatan ini ditujukan untuk segmen pemuda (mahasiswa). Dengan tujuan mampu meningkatkan partisipasi pemilih muda di pilkada mendatang. Selain dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, juga dalam rangka untuk memaparkan seluruh tahapan yang akan dilaksanakan. Papar deky. Dalam koordinasi tersebut KPU Kota Padang diterima langsung oleh Kabag Biro dan Sumber Daya Masruri, M.kom, dalam pertemuan tersebut Masruri menyampaikan bahwa untuk sosialisasi yang akan dilaksanakan nanti kampus akan memberikan fasilitas dan mendukung kegiatan tersebut karena Peran kampus dalam memberikan edukasi sejak dini mengenai Pilkada Serentak juga penting, Jadi kelancaran Pilkada ini jadi tanggung jawab bersama. dalam masa pandemi ini sangat sulit untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, kerumunan dan hal tersebut jelas melanggar protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid-19 tetapi dengan cara KPU membatasi jumlah peserta hanya sebanyak 20 orang kita setuju dengan penerapan tersebut, semoga Partisipasi masyarakat dalam Pilkada tetap baik, meski di tengah pandemi. Tentu ini membutuhkan peran serta semua pihak, termasuk peran dari kampus, penggiat demokrasi bahkan dari partai politik,"tambah Masruri. Koordinasi yang dilaksanakan berjalan lancar dan pihak KPU Kota Padang akan kembali menhubungi pihak dari Universitas Dharma Andalas untuk menetukan jadwal pelaksaan sosialsisasi yang akan melibatkan sebanyak 20 orang peserta dari kampus dan pihak dari kampus juga menyatakan kesiapan dalam memfasilitasi kegiatan yang melibatkan kampus dalam sosialisasi pemilihan serentak 2020.[Media-Center.1]