Berita Terkini

PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Melakukan Inovasi Dalam Sosialisasi Pemilu Lewat Aplikasi "Padang Memilih" Atau SiPadlih Yang Bisa Diunduh Di Playstore. Aplikasi Ini Dirancang Sebagai Jendela Informasi Berbasis Teknologi Bagi Warga Kota Padang Untuk Memperkaya Strategi Sosialisasi Pemilu. Kasubbag Teknis & Hupmas KPU Kota Padang, Sutrisno, Yang Ditemui Tim Supervisi Sosialisasi Setjen KPU RI Mengatakan, Langkah Itu Ditempuhnya Karena Berdasarkan Data Riset Yang Dilakukan Di Kota Padang, Media Sosial Meraih Porsi Sebesar 15,8 Persen Yang Dipilih Oleh Masyarakat Sebagai Sumber Informasi Dan Sosialisasi Kepemiluan. "Selain Data Berbasis Riset, Kami Juga Terinspirasi Dari Anak-anak Muda Yang Mengikuti Kegiatan Jambore Demokrasi Di Kota Padang Beberapa Bulan Lalu. Mereka Adalah Para Calon Pemilih Pemula Pada Pilwako Padang 2018 Nanti," Ungkap Sutrisno Di Kantor KPU Kota Padang, Selasa (26/12). Lanjut Rino, Sapaan Akrab Sutrisno, Anak-anak Muda Yang Masih Duduk Di Bangku SMU Itu Mayoritas Menginginkan Agar Informasi Kepemiluan Disampaikan Melalui Kanal-kanal Media Sosial, Karena Dalam Kesehariannya Mereka Sangat Akrab Dengan Gadget. "Media Luar Ruang, Media Cetak Dan Print Ad Tetap Kami Buat. Tapi Sosialisasi Melalui Media Sosial Sebisa Mungkin Kami Beri Porsi Lebih Besar," Imbuh Rino. Rino Menegaskan, Dengan Menempatkan Aplikasi SiPadlih Pada Kanal Play Store, Masyarakat Dapat Lebih Mudah Mengakses Informasi Kepemiluan Di Kota Padang. "Tinggal Search SiPadlih Pada Play Store, Unduh, Maka Informasi Pilwako Padang Dapat Tersebar Dengan Viral," Katanya. Setiap Menjelang Penghujung Tahun, KPU RI Melaksanakan Program Supervisi Sosialisasi Ke Satker-satker Provinsi Dan Kabupaten/kota. Output Dari Kegiatan Ini Antara Lain Adalah Untuk Melakukan Evaluasi Terhadap Efektifitas Dan Optimalisasi Sosialisasi Pemilu. Langkah Inimerupakan Salah Satu Upaya Untuk Mengupdate_ Strategi, Model Maupun Bentuk Sosialisasi Sehingga Dapat Mewujudkan Prinsip Sosialisasi Untuk Semua Yang Efektif Dan Berkelanjutan.[Media Center KPU Kota Padang] Sumber: KPU RI

PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik (Parpol) Calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Padang Pada Hari Jumat (22/12/2017). Kedatangan Tim Verifikasi Faktual Yang Dipimpin Oleh Komisioner KPU Kota Padang Muhammad Sawati Tujuanya Adalah Untuk Mengecek Secara Langsung Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yang Ada Di Kota Padang Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaju Menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2019. “Kedatangan Kami Untuk Mengecek Langsung Struktur Kepengurusan Di DPD PSI Kota Padang Ini Adalah Sebagai Syarat Untuk Bisa Menjadi Peserta Pemilu 2019,” Ujar Sawati Kepada Pengurus DPD PSI Kota Padang. Dalam Rombongan Juga Terlihat Riki Eka Putra (Ketua Divisi Hukum), Lalu Juga Ada Yunes Prawira Darma (Kasubag Hukum), Serta Bahrul Anwar (Panwaslu Kota Padang). Team Verifikasi Menanyakan Satu Per Satu Pengurus, Menyamakan KTA Dengan KTP Serta Meninjau Langsung Ruangan Serta Surat Menyurat Lainnya, Sesuai UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Verifikasi Berlangsung Lancar Karena Semua Tampak Sudah Dipersiapkan Pengurus Partai PSI.[Media Center KPU Kota Padang]

PADANG - Aplikasi "Si Padlih" Yang Dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Beberapa Waktu Lalu Mendapat Apresiasi Dari Kasubag Sosialisasi Dan Kampanye KPU RI Didi Suhardi. Saat Berkunjung Ke KPU Padang, Ia Mengatakan Aplikasi Yang Tersedia Di Playstote Ini Sangat Membantu Dalam Sosialisasi Pemilu. "Ini Menarik. Aplikasi Si Padlih Sudah Ada Di Playstore Sementara Di Pusat Masih Di Rancang. Keren," Katanya Pada Hari Selasa (26/12/2017) Di Ruangan RPP KPU Kota Padang. Ia Mengharapkan Hal Serupa Juga Ditiru Oleh KPU Kabupaten/kota Lain Di Indonesia. Hal Ini Dinilai Sebagai Strategi Efektif Untuk Sosialisasi. Menurutnya, Sosialisasi Pemilu Sekarang Arahnya Lebih Ke Media Sosial, Bukan Lagi Cara Konvensional Seperti Selebaran, Baliho, Dan Sebagainya. "Indonesia Adalah Pasar Terbesar Pengguna Medsos Di Dunia. Dan Menariknya, Sebanyak 40 Persen Pemilih Kita Adalah Anak Muda," Katanya. Jika Media Sosial Digarap Dengan Baik, Kata Dia, Maka Informasi Soal Pemilu Akan Sampai Ke Pengguna Yang Sebagian Besar Adalah Anak Muda. "Strategi Sosialisasi Melalui Media Sosial Harus Dikasih Porsi Banyak, Karena Udah Zamannya Itu Dan Anak Muda Pengguna Ini Jadi Target," Serunya. Sementara Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Padang Menurut Didi, Secara Fisik Udah Cukup, Apa Yang Ingin Diinformasikan Sudah Ada Semua. "Cuma RPP Kan Ada Empat Fungsi Yaitu Audio Visual, Display, Simulasi, Dan Diskusi. Karena Keterbatasan Ruangan, KPU Sering Menggabungkan Empat Fungsi Tersebut Menjadi Satu. Tapi Yang Penting Fungsinya Maksimal, Gimana Caranya Agar Ramai Pengunjung," Jelasnya. Didi Menyarankan Agar KPU Kota Padang Membuat Strategi Untuk Mendatangkan Pengunjung Ke RPP, Misal KPU Goes To School, Goes To Campus.[Media Center KPU Kota Padang]

PADANG - Walau Tengah Berbadan Dua, Tak Membuat Rekha Azura (32) Kalah Gesit Dengan Rekannya Sesama Verifikator Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Di Kota Padang. Perempuan Yang Akrab Dipanggil Rekha Ini, Kadang Sampai Lupa Melepas Helm, Saat Menelisik KTP Warga Yang Dilampirkan Sebagai Anggota Dua Partai Politik Yang Data Keanggotannya Mesti Difaktualkan. "Saya Dapat Pembagian Kerja Di Wilayah Di Kecamatan Koto Tangah Dan Nanggalo. Akan Mem-vertual-kan 13 Orang Anggota Parpol Yang Berada Di 4 Kelurahan Yakni Gurun Laweh, Surau Gadang, Kampuang Olo Dan Kurao Pagang," Ungkap, Kamis (21/12/2017) Jelang Turun Ke Lapangan. Pada Kamis Ini, Merupakan Hari Kedua Tim Verifikator Dari KPU Padang Melakukan Verifikasi Faktual Keanggotan Terhadap Dua Partai Politik (parpol) Calon Peserta Pemilihan Umum (pemilu ) 2019, Yaitu Partai Perindo Dan PSI. Kedua Parpol Tersebut, Terdapat 224 Sampling Yang Akan Divertualkan Oleh Tim Verifikator KPU Kota Padang Yang Tersebar Di 11 Kecamatan. Untuk PSI Sebanyak 94 Orang Atau 10 Persen Dari 949 Anggota. Sementara, Partai Perindo Sebanyak 130 Orang Atau 10 Persen Dari 1380 Anggota. Untuk Melakukan Vertual Keanggotan Parpol Ini, KPU Kota Padang Menugaskan Sebanyak 25 Orang Verifikator Yang Dibagi Menjadi 5 Tim. Masing-masing Tim Terdiri Dari 4 Sampai 7 Orang, Serta Terdapat 17 Orang Laki-laki Dan 8 Orang Perempuan. Kondisi Hamil 35 Minggu, Tak Membuat Rekha Yang Bertugas Di KPU Padang Sejak 2009 Lalu, Hilang Keceriaan. Dia Mengaku Menikmati Apa Yang Dikerjakan, Baik Itu Pekerjaan Yang Dilaksanakan Di Kantor Maupun Di Lapangan. "Saya Telah Bertugas Di KPU Padang Hampir 8 Tahun Lamanya, Sejak 2009," Ungkap Perempuan Yang Tengah Hamil Anak Ketiga Itu. Ia Mengaku Pekerjaan Di KPU Lumayan Banyak, Apalagi Seperti Saat-saat Pesta Demokrasi Yang Dihadapi Seperti Sekarang Ini. Selain Bekerja Di Kantor, Kadang-kadang Juga Betugas Melakukan Pekerjaan Ke Lapangan. Namun, Semua Itu Bukan Lah Sebuah Masalah. Menyangkut Kondisinya Yang Tengah Hamil 35 Minggu, Rekha Mengaku Tidak Ada Masalah Ketika Harus Turun Ke Lapangan Untuk Melakukan Vertual. Karena, Dia Tidak Sendirian Ke Lapangan. "Was-was Pasti Ada Dan Safety Itu Nomor Satu. Namun Itu Bukan Sesuatu Masalah Berarti Untuk Saya Ketika Hamil Besar Seperti Saat Ini Harus Turun Ke Lapangan Untuk Melakukan Vertual. Lagian Di Lapangan Saya Tidak Sendiri, Ada Juga Kawan-kawan Yang Lain," Terangnya. Sejauh Ini, Ungkap Dia, Belum Menemui Kesulitan Dalam Melakukan Vertual Ke Lapangan. "Alhamdulillah Kesulitan Belum Ada, 'dedek Dalam Perut' Masih Bisa Diajak Kerjasama Untuk Menyelesaikan Tugas Ini, Dan Anggota Parpol Yang Akan Ditemui Tidak Terlalu Banyak Juga," Terang Rekha Sembari Tersenyum. "Sebelum Turun Ke Lapangan, Terlebih Dulu Saya Hubungi Anggota Parpol Tersebut, Apa Dia Ada Atau Bisa Ditemui Hari Ini Atau Kapan. Kalau Tidak Bisa Ditemu Hari Ini, Kita Bikin Janji Dan Yang Penting Tugas Ini Harus Selesai Sampai 4 Januari 2018 Nanti," Pungkasnya. Merujuk Peraturan KPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada 15 Desember 2017 Hingga 4 Januari 2018 KPU/KIP Kabupaten/kota Berkewajiban Melaksanakan Verifikasi Faktual (vertual) Kepengurusan Dan Keanggotaan Parpol. Dalam Hal Ini, KPU Padang Melakukan Vertual Terhadap Dua Parpol Yaitu Partai Perindo Dan PSI.[Media Center KPU Kota Padang]  

PADANG - Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Mengingatkan Jajaran KPU Padang, Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Sukses, Merupakan Sebuah Keharusan. Namun, Pertanggung Jawaban Keuangan Jangan Sampai Terabaikan. "Sukses Penyelenggaraan Pemilihan, Harus Dibarengi Sukses Pertanggungjawaban Keuangan. Jangan Sampai Ada Yang 'pindah Alamat' (masuk Penjara-red) Begitu Pemilihan Selesai," Terang Evi Saat Memberikan Arahan Pada Anggota Dan Sekretariat KPU Padang, Jumat (22/12/2017). Hadir Bersama Evi, Anggota KPU Sumbar, Fikon Dan Arlis (kabag Keuangan KPU Sumbar). Dari KPU Padang, Komisioner Hadir Lengkap Seperti, M Sawati, Mahyudin, Riki Eka Putra, Candra Eka Putra Dan Yusrin Trinanda. Sekretaris KPU Padang, Lucky Dharma Yuli Putra Bersama Para Kasubag Dan Staf, Juga Hadir Dalam Pertemuan Yang Berlangsung Di Ruang Rapat Lantai II KPU Padang Itu. Dikatakan Evi, Saat Ini KPU RI Tengah Merumuskan Ulang Standar Kerja Seluruh Jajaran KPU Akan Dirumuskan Ulang "Bekerja Sepenuh Waktu Bagi Anggota KPU Itu, Harus Jelas Ukurannya Seperti Apa. Begitu Juga Dengan Sekretariat. Karena, Pola Kerja KPU Berbeda Secara Umum Terutama Saat Ada Tahapan Pemilihan," Terang Evi. "Bekerja Di KPU, Konsekwensinya Memang Keluarga Jadi Sedikit Terabaikan Terutama Saat Adanya Tahapan Pemilihan. Namun, Kita Tentu Tak Bisa Menghabaikan Hak-hak Libur Karyawan Termasuk Komisionernya," Tambah Eva. Penataan Standar Kerja Dan Organisasi Ini, Terangnya, Bertujuan Agar Bentuk Kinerja KPU Jadi Lebih Terukur. "Di KPU Itu Ada Lima Kepala. Rapat Pleno Lah Yang Menyatukannya," Tegas Evi. Di Kesempatan Itu, Evi Juga Mengingatkan Jajaran KPU, Untuk Melakukan Rapat Pleno Secara Terjadwal. Materi Rapatnya, Mulai Dari Laporan Keuangan (resapan Anggaran), Hasil Monitoring Kegiatan Hingga Rencana Kerja Ke Depan Serta Persoalan Lainnya. "Semuanya Harus Dibahas Dalam Rapat Pleno. Jangan Sampai Ada Yang Menyatakan Tak Tahu Terhadap Sebuah Keputusan Yang Telah Diambil," Terang Dia. "Pleno Seharusnya Juga Bisa Menjadikan Seluruh Elemen Di KPU, Lebih Kompak. Karena, Semuanya Dibahas Secara Terbuka," Tambahnya. [Media Center KPU Kota Padang]

PADANG - Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Memuji Desain Ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Padang. Namun, Evi Mengingatkan Jajaran Penyelenggara Pemilihan Di Ibu Kota Provinsi Sumbar Ini, Untuk Jadikan RPP Sebagai Pusat Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Terutama Pada Pemilih Pemula. “Jalin Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan Sehingga Bisa Menjangkau Seluruh Sekolah,” Ungkap Eva Saat Kunjungan Kerja Ke KPU Padang, Jumat (22/12/2017). Menurut Evi Yang Didampingi Anggota KPU Sumbar, Fikon, M Sawati (ketua KPU Padang), Mahyudin Dan Riki Eka Putra (anggota KPU Padang), Tak Masalah RPP Ini Dikunjungi Oleh Pelajar Dari Taman Kanak-kanak (TK) Sekalipun. “Pendidikan Pemilih Pada Siswa Ini, Tak Melulu Pada Kelompok Yang Akan Segera Memiliki Hak Pilih (berusia 17 Tahun-red). Mengenalkan Mekanisme Pemilihan Pada Murid TK, Banyak Manfaatnya Karena Mereka Nanti Akan Bercerita Dengan Orang Tuanya,” Terang Evi. Khusus Untuk Pemilih Pemula Yang Merupakan Siswa SMA/sederajat, Evi Menilai, Hal Itu Bisa Disinergiskan Dengan Mata Pelajaran PPKN. “Saat Saya Masih Anggota KPU Sumatera Utara, RPP-nya Hanya Memanfaatkan Lorong Gedung. Sehingga, Kalau Ada Kunjungan Ke RPP, Kantor Jadi Sesak. Di Kota Padang, Malah Dalam Sebuah Ruangan Khusus. Nyaman Pula Lagi,” Terang Evi. Evi Menyebutkan, Dirinya Tengah Merancang Pustaka Digital Untuk Keperluan Sosialisasi Maupun Riset Perguruan Tinggi Ataupun Pihak Lainnya. Karena, Banyak Hasil Penelitian Di KPU Maupun Dokumen Terkait Berbagai Tahapan Pemilihan, Yang Tak Terpublikasi Secara Baik. “Jika Sudah Terpublikasi Melalui Media Internet, Tentu Akan Lebih Mudah Diakses Banyak Pihak, Yang Tentu Saja Akan Berguna Bagi Pembangunan Demokrasi Kita Kedepan,” Kata Evi Sembari Berharap, Dukungan Anggaran Dari Pemerintah Sangat Penting Untuk Mewujudkan Rencana Pustaka Digital Itu. Di Momen Itu, Evi Bercerita Tentang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017, Yang Dilakukan Komisi Informasi (KI) Pusat. KPU RI Menduduki Peringkat I, Dengan Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Mencapai 98,22 Persen. Nilai Ini Adalah Peringkat Tertinggi Nilai Rata-rata Keterbukaan Informasi Dari 156 Badan Publik (BP) Lainnya Yang Mengembalikan Self-Assessment Questioner (SAQ). Penyerahan Award Ini Dilakukan Di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (21/12/2017). “Tim Visitasi KI Terkaget-kaget Begitu Mengetahui Betapa Terbukanya KPU. Di Website KPU RI Itu, Semua Data Terkait Pemilihan Tersedia. Bahkan, Saat Divisitasi Mereka, Kita Mampu Memperlihatkan Hasil Penghitungan Suara Di TPS Tempat Ketua KI Mencoblos Pada Pemilu 2014 Lalu,” Ungkap Evi. Untuk Penyelenggaraan Pemilihan 2019 Nanti, Terangnya, Seluruh Dokumen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Yang Diusulkan Setiap Partai Politik, Juga Akan Bisa Diakses Publik Melalui Program Sistem Pencalonan (Silon) Yang Telah Disiapkan KPU RI. “Ini Komitmen Kita Untuk Transparan Dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan. Sebelumnya, Kita Juga Telah Mempublish Data Pemilih Melalui Aplikasi Sidalih, Sipol (sistem Partai Politik) Dan Lainnya,” Terang Evi. [Media Center KPU Kota Padang]