Berita Terkini

Sukses Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Diikuti Dengan Sukses Administrasi Pemilu dan Laporan Keuangan

#TemanPemilih, KPU Kota Padang mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 di  Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tanggal 15-16 September 2024 di Hotel Grand Rocky Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Divisi KUl Arianto, Lucky Dharma Yuli Putra selaku Sekretaris, Iwan Perdana selaku Kasubag Umum dan Taufik Iriani selaku Bendahara Pengeluaran. Kegiatan ini bertujuan agar Sukses Pelaksanaan Pemilu 2024 juga diikuti dengan Sukses Administrasi Pemilu dan Laporan Keuangan. Pada kesempatan ini, Diah Martiningsih, Wakil dari Biro Keuangan KPU RI menyampaikan materi Mekanisme Pembayaran APBN, Penatausahaan Kas dan Pembukuan Bendahara dilanjutkan dengan materi Perjalanan Dinas yang disampaikan oleh Nur Waqit Aliyusron selaku Inspektur KPU RI Wilayah III, materi Perpajakan disampaikan oleh Nur Neni Kembara dari KPP Pratama Padang serta materi Pengawasan Keuangan Negara disampaikan oleh Taufik Maulana Hamzah Putra Wakil dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat. (NO)      

KPU PADANG ASISTENSI PEMILIHAN PRESIDEN OSIM MAN 2 PADANG

Selasa 06 September 2022, KPU Kota Padang menerima kunjungan MPK (Majelis Perwakilan Kelas) MAN 2 Padang dalam rangka Asistensi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden OSIM MAN 2 Padang tahun 2022/2023. Kehadiran MPK MAN 2 Padang diterima langsung oleh Atika Triana selaku Ketua Divisi Sosialiasi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Padang. Atika menyampaikan beberapa tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dapat diadopsi dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden OSIM MAN 2 Padang yang dirancang oleh adik-adik MPK MAN 2 Padang. Adapun tahapan yang dapat disingkronisasikan diantaranya, penetapan tahapan dan jadwal pemilihan, dalam hal ini perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan majelis guru, karena akan ada beberapa tahapan yang akan beririsan dengan kegiatan sekolah. Tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, mekanisme pencalonan, tahapan masa kampanye, pemungutan suara di TPS, penetapan calon terpilih dan pelantikan. Dalam kegiatan Asistensi tersebut, ada juga beberapa diskusi terkait mekanisme proses pencalonan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden OSIM MAN 2 Padang dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sistem kampanye dan masa tenang. Lebih lanjut Atika Triana menjelaskan tentang sistem pemilu dan sistem kepartaian yanga ada di Indonesia serta mekanisme pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Afdil Fadli Dwi Putra anggota MPK MAN 2 Padang bertanya terkait dengan PT (parliamentary threshold) sebagai syarat pencalonan, apakah harus seperti itu, karena kami menyaratkan untuk calon Presiden dari kelas 11 dan untuk calon Wakil Presiden dari kelas 10 dan selanjutnya pertanyaan menarik juga datang dari ALEA anggota MPK MAN 2 Padang, apakah boleh jika tidak ada tahapan masa tenang dalam pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden OSIM MAN 2 Padang. Atika menjelaskan untuk PT tidak harus ada, dengan pertimbangan tingkatan kelas menjadi penentu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan hal yang bagus dan menjadi  ciri khas dari MAN 2 Padang, untuk masa tenang sedapatnya dimasukan kedalam tahapan satu hari menjelang hari pemungutan suara di TPS. Di kesempatan yang sama, Yeliana staf layanan PPID KPU Kota Padang mengenalkan RPP KPU Kota Padang (Rumah Pintar Pemilu) dan layanan PPIID kepada adik-adik MPK OSIM MAN 2 Padang. Ada banyak informasi yang dapat diperolah di RPP KPU Kota Padang, mulai dari sejarah pemilu dari masa ke masa, buku tentang pemilu dan demokrasi, replika suasana pemungutusan suara di TPS, dan hasil pemilu dari masa ke masa. Yeliana juga menjelaskan terkait dengan Layanan PPID sebagai bentuk transparasi publik terkait dengan permohonan data pemilu yang ada di KPU Kota Padang. (Trmip Y ed.DSI/Foto Y)

Sosialisasi PKPU No 4 Tahun 2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang mengadakan Sosislisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengenalan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), bertempat di Hotel Pangeran Beach , Minggu 31/07/2022. Ketua  KPU Kota Padang, Riki Eka Putra dalam pembukaan kegiatan mengatakan, “kegiatan sosialisasi kali ini dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 antara KPU dengan partai politik calon peserta Pemilu 2024  serta stakeholder”. ujar Riki Eka Putra Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Padang, Azwirman pada sesi I materi menjelaskan, dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ada tiga kategori partai politik dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi. Diantaranya Parpol peserta Pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas atau memperoleh kursi di DPR RI yang mendaftar dan hanya melalui verifikasi administrasi. Sedangkan untuk Parpol 2019 yang tidak mendapat kursi di DPR RI dan Parpol baru yang mendaftar,  melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. "Untuk pendaftaran dan verifikasi administrasi terpusat di KPU RI, sedangkan untuk tahapan verifikasi faktual akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," tambah Azwirman menjelaskan. Kemudian pada sesi II, Ketua Divisi Data dan Informasi, Arianto menyampaikan materi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).  Ketua KPU menghimbau agar seluruh pihak turut bekerjasama dalam mensukseskan tahapan Pemilu 2024

UNDANGAN

#TemamPemilih  KPU Kota Padang akan melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Padang dengan mengundang Pimpinan Partai Politik yang berbadan hukum. Kegiatan akan dilaksanakan pada  hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di Pangeran Beach Padang.  #KPUMelayani #PemiluSerenta2024

DISEMINASI PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO

Seluruh jajaran KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan dan Koordinator Pengawasan pada 34 Perwakilan BPKP di Indonesia, serta Auditor di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakkan Hukum BPKP, mengikuti acara yang diselanggarakan melalui rapat zoom untuk membahas diseminasi pedoman bimbingan teknis manajemen risiko (28/7/22). Nanang Priyatna Inspektur utama Setjen KPU, pada sesi penyampaian laporan kegiatan menjelaskan bahwasanya yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman satker KPU se Indonesia terkait manajemen risiko yang akan dihadapi pada Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Pada kegiatan ini, Narasumber yang berasal dari unsur KPU dan BPKP memberikan materi terkait perkenalan tools yang berisikan bank data/contoh risiko untuk mempermudah mengidentifikasi risiko serta membahas terkait manajemen risiko fraud atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 nantinya. (Trmip SNB rd.YPD/foto SNB)

SOSIALISASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Hari ini kamis, 27 Juli 2022, KPU se Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengisian lembar kerja evaluasi (LKE) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan dihadiri oleh Kasubag Perencanaan, Program Data dan Informasi beserta staf se sumatera barat. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Firman, dan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan Wandrizen. Materi yang disampaikan oleh Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Uci Fairuz diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan KPU Kabupaten/Kota dalam mengisi perencananaan, realisasi output dan realisasi anggaran di satker masing - masing. (Trmip RA ed.dsi/foto RA)