Berita Terkini

Anggota KPU RI Idham Holik melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Padang

Komisioner KPU RI, Idham Holik menyebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi ujung tombak pelaksanaan Pemilu. Yang sukses atau tidaknya pemilu salah satunya bergantung dengan kinerja PPK. Hal tersebut disampaikan Idham Holik saat melakukan kunjungan ke KPU Kota Padang pada Sabtu, 9 September 2023. Hadir dalam kunjungan tersebut Komisioner KPU Sumbar, KPU Kota Padang serta PPK se-Kota Padang. "PPK jangan merasa tugasnya kecil, karena PPK adalah frontliner pelayanan KPU kepada masyarakat", kata Idham Holik memberi semangat kepada PPK se-Kota Padang. Dalam arahannya, Idham Holik juga mengharapkan Sumatera Barat bisa menjadi inspirasi kesuksesan Pemilu, karena sejarah mencatat bahwa putera terbaik Sumatera Barat yang juga proklamator, Bung Hatta, adalah sosok yang memunculkan ide pelaksanaan Pemilu tahun 1946. "Pemilu bukan hanya amanat konstitusi dan regulasi tetapi juga amanat pendiri bangsa. Bung hatta merupakan inspirasi pemilu karena itu tidak ada alasan untuk tidak menyukseskan pemilu," jelas Idham. Idham Holik mengunjungi KPU Kota Padang dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, khususnya kesiapan PPK dalam melaksanakan tugas - tugas kepemiluan. Dalam pertemuan tersebut, PPK se-Kota Padang berkomitmen melaksanakan tahapan Pemilu dengan sebaik-baiknya (rys)

KPU Kota Padang Bersama Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Adakan Pendidikan Politik

Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas melakukan kegiatan Pendidikan Politik bersama KPU Kota Padang dengan tema Pendidikan Politik Pemilih Muda: Aliansi BEM Sumatera Barat menuju Pemilu 2024 Senin 4 September 2023 di Ruang Sidang Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. Dalam kegiatan ini hadir sekaligus menjadi narasumber anggota KPU Kota Padang, Arianto Ketua Divisi Perencanaan, Data & Informasi dan Atika Triana anggota KPU Kota Padang Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Dewi Anggraini dalam pembukaan kegiatan menyampaikan kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik dengan sasaran adalah pemilih muda. Mahasiswa adalah agen perubahan, fasilisator ditengah masyarakat yang akan menjembatani antara kepentingan negara dengan masyarakat. Setelah meninggalkan ruangan ini kami berharap mahasiswa bisa mengetahui tahapan Pemilu dan bisa melakukan pendidikan politik, perpanjangan tangan dari KPU, melakukan pendidikan politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat banyak. Pemilih muda memiliki karakteristik dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan politik. Sosialisasi dan pendidikan politik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada pemilih  mengenai pentingnya hak suara dalam proses demokrasi” tambahnya. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Padang, Arianto menyampaikan bahwa KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 mendatang. Untuk memastikan pemilih sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, masyarakat bisa mengecek pada portal cekdptonline.kpu.go.id. Pada Pemilu 2024 mendatang, sama seperti Pemilu 2019 terdapat 5 jenis surat suara yang akan diterima oleh pemilih yang datang ke TPS, yaitu Surat suara berwarna abu-abu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara berwarna merah pemilihan anggota DPD RI, surat suara berwarna kuning untuk pemilihan anggota DPRD RI, surat suara berwarna biru untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan surat suara berwarna hijau untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Arianto menyampaikan kenapa harus menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024, terdapat pada jingle Pemilu yaitu menentukan arah masa depan bangsa Indonesia dan sebagai sarana integrasi bangsa. Kemudian Atika Triana menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini, Adapun kegiatan ini menurut dia bertujuan untuk memberikan pengenalan politik kepada generasi muda. Karena mahasiswa/mahasiswi sudah mempunyai hak pilih, merupakan agen-agen yang akan memberikan ilmu kepada masyarakat karena mahasiswa memiliki integritas dalam menetukan masa depan bangsa. Atika sangat berharap kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024, “berharap mahasiswa menjadi agen of change yaitu sebuah agen yang bisa membawa perubahan bagaimana supaya bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dan menepis isu-isu hoaks dan manyampaikan kepada masyarakat untuk menggunakankan hak pilihnya pada Pemilu 2024 nanti” ungkap Atika. “Pemilu adalah Sarana untuk memilih mandataris rakyat, yang akan mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya dalam usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur. Pemilu juga merupakan mekanisme menuju perubahan. Oleh karena itu kontribusi nyata yang bisa diberikan untuk mewujudkan perubahan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam Pemilu” tutup Atika.  

KPU Kota Padang Tetapkan DPT Sebanyak 666.178 Pemilih

Selasa, 20 Juni 2023, bertempat di Hotel Truntum, KPU Kota Padang menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat pleno dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra sekaligus memberikan sambutan yang didampingi Anggota serta Sekretaris KPU Kota Padang, Lucky Dharma Yuli Putra. Riki berharap dari proses rapat pleno yang dijalani akan mendapatkan data akhir dari seluruh rangkaian proses pemutakhiran data pemilih yakni ditetapkan DPT, artinya “kita hanya akan menghadapi dua tahapan pemutakhiran daftar pemilih lagi yaitu daftar pemilih tambahan terkait dengan daftar pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan menyatakan ingin pindah memilih dari TPS asalnya, yang tahapannya di mulai tanggal  22 Juni 2023 sampai 7 hari sebelum hari pemungutan suara nantinya”. Setelah DPTb itu di tutup 7 Februari 2024, selanjutnya hanya akan berlaku lagi proses pemutakhiran Daftar Pemilih Khusus yang prosesnya dibuka pada TPS seluruh wilayah kelurahan di Kota Padang, tambahnya. Turut hadir dalam rapat pleno ini Forkopimda Kota Padang, Stakholder terkait, Bawaslu Kota Padang, Perwakilan Partai Politik, Media Masa serta PPK se-Kota Padang. Dikesempatan yang sama Rapat Pleno dilanjutkan oleh Kordiv Perencanaan data dan Informasi, Arianto. Diawali dengan pembacaan Formulir Model A-Rekap Kota Perubahan Pemilih, dan Formulir Model A-Rekap Kota. Dalam Pleno tersebut, KPU Kota Padang menetapkan rekapitulasi hasil DPT Tingkat Kota Padang sebanyak 666.178 pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 325.912 pemilih, dan jumlah pemilih perempuan 340.266 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, dan 2.681 TPS. Selanjutnya, masukan/tanggapan oleh tamu undangan sekaligus dilakukan uji petik terhadap hasil rekap DPT oleh Bawaslu Kota Padang, Bahrul Anwar. Kemudian penandatanganan serta penyerahan Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kota Padang oleh Komisioner KPU Kota Padang dan ditutup dengan foto bersama.

KPU KOTA PADANG TETAPKAN 667.675 PEMILIH MASUK DPS

Sebanyak 667.675 warga Kota Padang ditetapkan masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Penetapan rekapitulasi DPS oleh KPU Kota Padang tersebut berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Padang di Truntum Hotel, Rabu (5/4/2023). Pada pleno tersebut, KPU Kota Padang menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Padang sebanyak 667.675 Pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 326.588 pemilih dan jumlah pemilih perempuan 341.087 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, dan 2680 TPS. Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra dalam pembukaan acara menyampaikan penetapan rekapitulasi DPS tingkat Kota berdasarkan hasil dari rapat pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "dengan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PPK, PPS dan Pantarlih yang telah bekerja dengan sangat baik", tambahnya Dalam rapat pleno tersebut, masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 11 kecamatan di wilayah Kota Padang membacakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kecamatan oleh masing-masing PPK yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Arianto. Rapat pleno ini dihadiri oleh Bawaslu Kota Padang, Forkopimda Kota Padang, perwakilan Partai Politik tingkat Kota Padang serta PPK se-Kota Padang

KPU Kota Padang Jaga Hak Pilih Warga Binaan

Menjelang berakhirnya proses Coklit yang dilakukan Pantarlih pada 14 Maret 2023, KPU Kota Padang akan menetapkan TPS khusus. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, TPS khusus meliputi beberapa tempat, seperti rumah tahanan, panti sosial, relokasi bencana, dan daerah konflik. Di Kota Padang tempat yang akan dibentuk TPS khusus seperti Lapas, rumah tahanan, asrama mahasiswa serta pondok pesantren. Untuk mendirikan TPS khusus warga yang terdaftar di TPS adalah warga yang sudah memiliki NIK. Dari hasil koordinasi dengan Lapas Kelas II.A Muaro, Rutan Anak Air dan Lapas Perempuan masih terdapat warga binaan yang belum memiliki NIK. Untuk lapas Muaro Padang ada sebanyak 99 orang dari sekitar 955 warga binaan yang belum memiliki NIK.  Sementara di Rutan Anak Air  baru sekitar 500 dari 700 warga binaan yang sudah memiliki KTP. Artinya ada sekitar 200 orang lagi yang belum mempunyai NIK. Sementara di Lapas perempuan dari sebanyak 208 warga sekitar 40 orang belum mempunyai NIK.  Untuk pencatatan NIK sendiri pihak Lapas Muara, Lapas Perempuan  Anak Air dan Rutan Anak Air sudah melakukan MOU dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP el, hal ini dilakukan agar terfasilitasinya hak memilih warga binaan. Mereka yang sedang berada di lokasi khusus dan memiliki NIK akan mencoblos di TPS khusus nantinya 14 Februari 2024

Anggota DPD RI, Alirman Sori Kunjungan Kerja ke KPU Kota Padang

KPU Kota Padang menerima kunjungan kerja anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat, Alirman Sori beserta rombongan di Aula KPU Kota Padang. Selasa (7/3/23) Kunjungan diterima langsung Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra didampingi Komisioner dan Sekretaris. Dalam sambutannya Riki mengucapkan terimakasih atas kedatangan ke KPU Kota Padang. Harapannya kita bisa membawa informasi tidak hanya kepentingan dan kebutuhan DPD saja tapi juga bisa membawa aspirasi, kebutuhan kemudian masalah-masalah yang perlu dicarikan solusinya terkait penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Kota Padang. Riki juga menyampaikan bajwa pelaksanaan tahapan pemilu di Kota Padang yang sedang berlangsung berjalan cukup lancar, kondusif, tidak ada kendala yang berarti. Terkait Pilkada sedang proses pembahasan tim anggaran pemerintah daerah dan kita sedang menunggu informasi kapan KPU Kota Padang diundang melakukan pembahasan, ujar Riki Alirman Sori selaku anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ingin mendapatkan gambaran dan informasi, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Alirman memberikan semangat kepada jajaran KPU kota Padang agar memegang teguh tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok, mudah-mudahan bencana demokrasi tidak terjadi. Alirman juga berpesan “KPU tidak boleh terlibat politik praktis, karena itu akan merusak reputasi penyelenggara pemilu”. Alirman lebih banyak memotivasi kepada penyelenggara pemilu, berbagai konsolidasi di tingkat nasional jangan kita sampai terpengaruh dengan isu yang berkembang, tetap tegak lurus dengan tanggungjawab tupoksi kita. “KPU tidak usah berpikir mau diperpanjang, mau ditunda, tidak ada urusan, itu politik kekuasaan negara yang menentukan tetapi saat ini tetap saja liner dengan pekerjaan yang ada”, ungkapnya Selanjutnya Alirman mengatakan “Jangan ada diskriminasi, pemberlakuan yang berbeda terhadap siapa saja yang menjadi subjek dan objek yang dilayani oleh KPU. Kegiatan proses pemilu terutama pileg dan pilpres ini jangan sampai ada alasan anggaran menghambat proses politik demokrasi kita karena ini adalah amanah Undang Undang Dasar. “Bersiap terus, semangat terus, tingkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah agar semua bisa berjalan dengan baik”, tutup Alirman.